Rekomendasi-rekomendasi dari diskusi terbatas mengenai Reformasi Intelijen Indonesia memuat beberapa hal penting untuk diperhatikan diantaranya penerapan Threat-Primarily based Intelligence, reformasi rekrutmen personel, menjaga independensi kelembagaan, memperkuat mekanisme pengawasan, dan menyesuaikan regulasi kelembagaan untuk keberlangsungan sistem intelijen yang adaptif dan transparan dalam menghadapi tantangan keamanan.
Dibutuhkan strategi yang matang dalam mengelola lembaga intelijen agar dapat terus efektif dalam menjalankan tugasnya tanpa meninggalkan prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas.
There's state court of 1st instance in Every district and municipalities that promotions with civil and legal situations involving Indonesian or overseas citizens.
Indonesia harus mampu memperkuat intelijen negara guna mewaspadai dan mengantisipasi terjadinya pendadakan strategis. Intilijen harus mampu menjalankan fungsinya yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.
Irawan Sukarno conveyed a fascinating perspective that (Indonesian) intelligence Sooner or later need to purpose to acquire the peace. The administration of intelligence gets to be additional elaborate as unconventional battlefields emerge, that are Significantly more difficult than common ones.
Hal ini mengharuskan untuk memperbaiki proses rekrutmen dan penempatan personel, serta hingga transformasi budaya intelijen agar lebih profesional. Selain itu, juga penting untuk memperkuat mekanisme pengawasan terhadap lembaga intelijen.
Berdasarkan hasil diskusi, ada beberapa rekomendasi yang perlu segera diimplementasikan oleh pemerintah, seperti meningkatkan kualitas dan efektivitas BIN dengan menerapkan pendekatan berbasis ancaman.
Belum ada mekanisme yang jelas bagaimana mengevaluasi lembaga telik sandi tersebut agar tidak dijadikan kepentingan politik dan kelompok tertentu.
Ketika situasi darurat menjadi permanen maka perlu disusun hukum yang memberikan kewenangan ekstra bagi intelijen, untuk mampu menunaikan tugasnya dengan baik.
Pelita.Co merupakan portal berita yang menitik beratkan pada akurasi dan ketajaman berita dengan sumber informasi yang terpercaya.
In the situation where the Vp gets the President, the People’s Consultative Assembly shall convene a Specific session to elect a brand new Vice chairman from an index of two candidates proposed through the President. The rationale of It's because the Constitution would not allow the Business from the Vp to remain vacant for over sixty days. The Structure also specifies the buy of succession after the vice chairman. At this time, ought to equally the president and vp vacate their workplaces; the Minister of Overseas Affairs, the Minister of Inside Affairs, as well as the Minister of Protection situs web shall presume the Office environment of your President temporarily. Then, in the subsequent 30 times, the Parliament shall pick the subsequent President and Vice President through the two candidates nominated because of the political get-togethers whose candidates were being the winner and the runner-up previously presidential election. The Constitution also gives to the President to get impeached and faraway from the Office environment Should the President is viewed unfit to carry out his duties or has committed crimes like corruption or treason towards the condition. On top of that, the Parliament can summon the Supreme Courtroom to test the President and inquire the Constitutional Court to take a look at the subject. In a very circumstance such as this, the President would be provided the chance to defend himself/herself prior to the People’s Consultative Assembly decides to impeach him/her or not.
Selama 32 tahun, Soeharto menggunakan alasan keamanan nasional, intelijen di bawah kendali militer bisa memasukan seseorang ke dalam penjara. Dengan dalih keamanan nasional, pers harus berhenti terbit dan patuh keinginan presiden atau kroninya.
“The return” with the President’s full Manage more than BIN has brought back memories and considerations with regard to the potential for ‘misuse’ of intelligence for the government’s political interests. Specifically in the midst of the present momentum of your Covid-19 pandemic, where the President has the authority to take quick, unpopular, and emergency political and policy techniques, such as the deployment of armed forces and intelligence forces to aid attempts to manage the specter of the Covid-19 pandemic.
Jika intelijen mempunyai informasi tentang suatu ancaman terhadap negara maka Intelijen Negara wajib untuk berkoordinasi kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan hukum.